Menumbuhkan
nilai-nilai kejujuran dalam pendidikan merupakan tantangan utama pendidikan.
Inflasi nilai, mencontek selama ujian nasional (UN), bocornya soal plus
jawabannya, dan berbagai bentuk kecurangan lain, menjadi tanda kegagalan
lembaga pendidikan dalam menanamkan nilai-nilai kejujuran. Indeks integritas
sekolah (IIS) bisa menjadi solusi? Jawabannya adalah tidak! Menteri Pendidikan
dan Kebudayaan Anies Baswedan memperkenalkan istilah baru kepada publik terkait
kebijakan UN, yaitu IIS. Indeks ini menjadi petunjuk sejauh mana sebuah sekolah
memiliki tingkat kejujuran dalam melaksanakan UN. Indeks integritas ini bisa
menjadi pertimbangan bagi perguruan tinggi dalam menyeleksi calon mahasiswa
baru.
Di kalangan para ahli
psikometrik, konsep indeks integritas ini bukanlah hal baru. Kita bisa menyebut
berbagai macam teori tentang indeks integritas ini, mulai dari teori klasik
yang diawali Bird (1927, 1929), Crawford (1930), Dickenson (1945), dan Anikeef
(1954). Teori tentang indeks integritas kemudian dikembangkan banyak ahli
psikometrik, Saupe (1960), Dunn, (1961), Angoff (1974), Holland (1996), Wollack
(1997, 2006), dan Sotaridona dan Meijer (2002, 2003).
Teori tentang indeks
integritas ini masih diperdebatkan. Masing-masing memiliki kekuatan dan
kelemahan tergantung dari cara menghitung indeks dan variabel yang
diperbandingkan. Teori awal yang dikembangkan Bird (1930), misalnya, kiranya
sudah tidak cocok lagi dipakai karena hanya mendasarkan diri pada perbandingan
distribusi jawaban salah antara peserta yang mencontek (copier) dan yang dicontek (source) untuk
menentukan indeks integritas.
Teori yang dikembangan
Crawford, Dickenson, dan Anikeef masih berada di jalur yang sama, yaitu
menggunakan variabel jawaban salah. Teori ini kemudian dikembangkan dengan memasukkan
variabel lain, seperti distribusi jawaban benar, baik melalui analisis
persamaan jawaban benar atau salah secara secara berurutan (string) (Hanson et al dan Angoff, 1974)
dan acak (random).
Integritas tes
Berbagai macam teori
indeks integritas, terutama yang klasik, tidak dapat diterapkan dalam konteks
UN di Indonesia, karena UN di Indonesia bukan hanya ada satu varian soal,
melainkan ada 20 varian soal. Teori sumber-pelaku sudah lama ditinggalkan
karena tidak memiliki kekuatan memprediksi tingkat kejujuran.
Indeks integritas yang
menggunakan multivariabel sering diacu untuk mengatasi kelemahan indeks
integrasi sebelumnya (Angoff, 1974; Frary dan Tideman, 1997).
Angoff (1974), misalnya, menggunakan indeks multivariabel untuk menentukan
level integritas. Namun, penggunaan multivariabel ini pun masih banyak
diperdebatkan para ahli psikometrik terkait sisi praktikalitas dan
efektivitasnya. Bagi publik, terutama kalangan akademisi, tentu saja dasar
pilihan teori yang dipakai Kemdikbud untuk menentukan indeks integritas sekolah
perlu dipublikasi, atau paling tidak disosialisasikan, sehingga kalangan
akademisi bisa meneliti dan menilai apakah analisis dan alat ukur yang dipakai
oleh Kemdikbud dapat dipertanggungjawabkan.
Indeks integritas tes
(IIT) kiranya lebih tepat dipakai sebagai ungkapan ketimbang IIS, karena
seluruh diskursus tentang teori indeks integritas hanya mengukur indeks
kejujuran sebuah tes (UN) dan tidak dapat dipakai untuk menyimpulkan perilaku
jujur sebuah sekolah secara umum. Fungsi indeks integritas selalu terbatas.
Karena itu, adalah keliru menggeneralisasi hasil indeks integritas tes untuk
menilai kualitas kejujuran sebuah sekolah.
Rahasia?
Sistem pelaporan skor
IIS dalam UN 2015 pun dipertanyakan. Nilai IIS tidak akan dipublikasi kepada
masyarakat, tetapi hanya menjadi informasi yang diberikan pada sekolah dan
perguruan tinggi. Pembatasan pemberian informasi publik ini membuat kita
bertanya, apakah IIS merupakan rahasia negara, seperti soal UN yang bukan
konsumsi publik? IIS dipakai untuk memberi tahu sekolah tentang skor nilai
kejujuran sehingga sekolah dapat mengevaluasi diri dalam menanamkan nilai
kejujuran ini. Kiranya informasi yang sama juga dibutuhkan orangtua dan
masyarakat di mana mereka menyekolahkan anak-anaknya.
Bila secara teoretis
IIS sesungguhnya tidak mengukur kualitas kejujuran sekolah, atau kejujuran
seluruh anggota sekolah, melainkan hanya menilai sejauh mana dalam UN siswa
satu dan yang lainnya saling mencontek melalui perbandingan data statistik
jawaban benar dan salah dengan menggunakan kerangka teori tertentu, di mana
kerangka teori ini pun masih diperdebatkan di kalangan para ahli psikometrik,
kiranya terlalu berlebihan menganggap hasil evaluasi IIS sebagai rahasia
negara.
Publik memiliki hak
memperoleh informasi tentang kerangka teoretis, tujuan dan hasil dari sebuah
proses evaluasi pendidikan yang diadakan oleh negara yang memengaruhi para
pemangku kepentingan pendidikan, terutama orangtua.
Menilai kejujuran
sekolah tidak dapat dilakukan melalui analisis statistik jawaban benar dan
salah dalam sebuah ujian di mana kerangka teori yang menjadi landasannya masih
banyak diperdebatkan di kalangan ahli psikometrik sendiri. Kejujuran merupakan
sikap hidup yangperlu dilatih dan dibiasakan, didukung dengan lingkungan budaya,
struktur, dan peraturan yang mendukung bertumbuhnya nilai penghargaan terhadap
kebenaran. Sikap ini tidak dapat dinilai melalui indeks integritas sekolah yang
sifatnya terbatas.
Kejujuran sebuah
sekolah hanya bisa dinilai dari sejauh mana anggota-anggota sekolah itu
melaksanakan nilai-nilai kejujuran semenjak mereka datang memasuki pintu
gerbang sekolah sampai pulang, melalui contoh, teladan, pemberian ruang bagi
praksis kejujuran yang didukung oleh aturan-aturan sekolah yang konsisten
diterapkan, seperti menghilangkan budaya dan aturan katrol nilai, membuat
peraturan dan sanksi tegas tentang perilaku mencontek, menghapuskan peraturan
tentang kriteria ketuntasan minimal yang sering menjadi sumber ketidakjujuran
guru dalam menilai siswa, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan
sekolah.
Hal-hal ini kiranya
lebih mendesak diperjuangkan dan diterapkan dalam lembaga pendidikan kita
ketimbang memperkenalkan istilah baru kerangka teorinya masih diperdebatkan;
tujuan, konsep dan metodenya dipertanyakan; dan sistem pelaporannya tertutup
dan menafikan kontrol publik. IIS bukan hal fundamental yang dibutuhkan bangsa
ini.
|
Doni Koesoema A ; Pemerhati
Pendidikan
|
KOMPAS, 22 April 2015
http://widiyanto.com/menilai-kejujuran/#more-623
Tidak ada komentar:
Posting Komentar